Rabu, 16 Juli 2014

REPUBLIK TURKI PASCA KEMAL ATATURK



REPUBLIK TURKI PASCA KEMAL ATATURK

Oleh Devia Adelita

A.    PENGANTAR
Perubahan yang terjadi di Turki di awal tahun 1900-an, adalah salah satu perubahan yang sangat mengejutkan di sepanjang sejarah budaya dan sosial dunia Islam. Dalam waktu yang singkat, Kerajaan Utsmani yang berumur enam abad ini (1299-1923 M) jatuh tersungkur dan berganti menjadi sebuah negara sekuler yang menentang ajaran Islam, padahal sebelumnya Turki menjadi benteng umat Islam yang sangat diandalkan. Sekulerisasi di Turki tidak hanya terjadi dalam struktur pemerintahan, akan tetapi juga memasuki ranah ritual ibadah sehari-hari, seperti adzan dan shalat harus dengan bahasa Turki bukan bahasa Arab. Apa yang penyebab terjadinya perubahan yang radikal di tubuh pemerintahan dan masyarakat Turki ini?  Jawabnya ada pada seorang yang bernama Mustafa Kemal, atau yang lebih dikenal dengan Atatürk. Pada masa pemerintahannya 1920-an – 1930-an M, Turki yang modern lahir, dan Islam hanya sebagai penumpang yang duduk di bagian belakang bus perubahan itu.[1]
Pada tanggal 29 Oktober 1923, Republik Turki diproklamasikan setelah kesultanan dihapuskan pada tanggal 1 November 1922. Presiden pertama yang dipilih adalah Mustafa Kemal Ataturk, pendiri Turki Modern (1881-1938). Turki berubah menjadi negara sekuler dengan dihapuskannya ketentuan Islam sebagai agama resmi negara” dalam undang-undang yang berlaku. Walaupun demikian, umat Islam tetap merupakan mayoritas dan bebas melakukan ajaran agamanya serta berhasil memberikan kemajuan bagi negaranya.[2]

B.     REPUBLIK TURKI PASCA KEMAL ATATURK
Gerakan sekularisasi Turki oleh rezim Mustafa Kemal berakhir seiring dengan wafatnya Mustafa Kemal pada tahun 1938. Sungguhpun demikian, sepeninggal Mustafa Kemal Ataturk, posisi presiden Turki digantikan oleh Ismet Inonu, seorang kolega yang sangat setia kepadanya. Dengan demikian, proses sekukarisasi terus berjalan di Turki. Hanya saja, pergantian tampuk pimpinan dalam rezim pemerintahan ini memberikan peluang bagi konsepsi sistem politik baru bagi negara Turki. Konsepsi politik baru ini terjadi setelah Perang Dunia II, khususnya pada tahun 1946.[3] Mustafa Kemal meninggal dunia pada tanggal 10 November 1938, setelah tiga kali menjabat sebagai presiden Republik Turki, yaitu pada tahun1927, 1931 dan 1935. Partai Republik Rakyat adalah partai politik yang dibentuk Mustafa Kemal untuk menjalankan roda Pemerintahan. Meskipun demikian, sejarah Turki menunjukkan pemerintahan Kemal dengan sistem pemerintahan satu partai tidak memberi ruang bagi kemunculan partai oposisi. Iklim Demokrasi muncul sejak Turki menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945.[4]
Pada pemilu 1950, kekuasaan tunggal Partai Republik Rakyat berakhir dan digantikan oleh partai sekuler beraliran liberal, yaitu Partai Demokrat. Partai pimpinan Adnan Menderes ini mencoba mengoreksi penyimpangan-penyimpangan sekularisasi yang sudah dijalankan oleh Partai Republik Rakyat sejak berdirinya negara Turki. Sejak masa pemerintahan Partai Demokrat inilah masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas (98 persen dari 70 juta jiwa) penduduk Turki dapat melakukan shalat di mesjid-mesjid umum, berpuasa dan melakukan ibadah naik haji, yang pada masa Rezim Kemalis sulit dilakukan. Selain itu madrasah-madrasah kembali di buka, sehingga para orang tua dapat kembali menyekolahkan anak mereka di sekolah agama.
Dalam pemilihan umum Mei 1954 Partai Demokrat mendapatkan 58,4 persen dari seluruh suara, dibanding 55,2 persen pada tahun 1950. Tetapi pada tahun yang sama 1954, panen yang dianggap karunia karena begitu bagusnya menjadi berakhir. Inflasi benar-benar terjadi. [5]

C.   KONSTITUSI 1961
Setelah wafatnya Mustafa Kemal pada tahun 1938, sebagai penggantinya Ismet Inonu dengan perdana menterinya yaitu Mahmut Celal Bayar dari CHP (Cumhuriyet Halk Partisi/ Partai Rakyat Republik), kemudian melanjutkan rezim Kemal yang sudah berdiri. Ia membuka jalan baru bagi sebuah sistem politik di Republik Turki. Perkembangan ekonomi yang ada melahirkan beberapa kelompok baru antara lain pengusaha, tuan tanah, dan juga generasi intelektual baru. Demikian halnya sistem perundingan Turki setelah perang Dunia II yang “dikendorkan” pengawasannya terhadap kegiatan perdagangan dan meningkatkan harapan untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan. Namun pada akhirnya terjadi inflasi yang menyebabkan kekacauan pada pemerintahan.[6] Selanjutnya tentara mengambil alih kekuasaan. Keadaan itu menyebabkan jatuhnya pemerintah Menderes. Pemerintah sementara dibentuk, dengan Gursel sebagai kepala Negara, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan; dua jenderal dan 15 sipil duduk dalam kabinet.[7]
Pada tahun 1961 telah disahkan konstitusi baru. Salah satu inovasi besar dari konstitusi itu adalah untuk memberikan bentuk Grand Nasional Assembly sebagai sebuah pembuat undang-undang. Pemilihan anggota National Assembly, majlis rendah (450 anggota), dilaksanakan setiap empat tahun. Presiden dipilih oleh dua majlis dari anggota-anggota yang berumur lebih dari 40 tahun dan memiliki pendidikan tinggi. Presiden menjabat untuk tujuh tahun, ia menunjuk Perdana Menteri dari kalangan anggota dua majlis. Menteri-menteri secara bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan pemerintahan.[8]
Tahun 1961 Turki memberlakukan konstitusi baru untuk pertama kali Turki mengadakan pemilihan umum yang bebas. Sekalipun tidak berhasil mendapat suara mayoritas, Partai Republik berhasil memenangkan pemilihan ini. Tahun 63 Yunani mengklaim Siprus sebagai wilayahnya. Akibatnya timbul perselisihan dengan Turki. Perang dapat dihindari setelah PBB turun tangan. Namun, setahun kemudian Yunani mengirimkan tentaranya ke Siprus dan mendirikan pemerintahan sendiri, sehingga menyebabkan pertempuran dengan tentara Turki. Tahun 1978 embargo ini dicabut. Menjelang tahun 1980 timbul lagi kerusuhan politik di dalam negeri yang menyebabkan kalangan militer mengambil alih lagi kekuatan politik. Konstitusi baru diberlakukan lagi tahun 1982. Setahun kemudian Turki mengadakan pemilu yang akhirnya dimenangkan oleh Partai Mother Land.[9]

D.    HUBUNGAN INTERNASIONAL
Pada perjanjian Lausanne, 1923, Turki diakui berdaulat penuh. Pada bulan Oktober 1939 Turki menandatangani Perjanjian Jaminan trilateral dengan Ingris dan Perancis, tetapi pada tahun 1941, ia menandatangani pakta persahabatan sepuluh tahun dengan jerman. Pada bulan Maret 1945 Uni Soviet membatalkan perjanjian Persahabatan Turco-Soviet, yang ditandatangani pada tahun 1921 dan habis pada November 1945. Uni Soviet dan Bulgaria memprotes pada tahun 1951 ketika Turki bergabung dengan NATO. Pada bulan Maret 1947 Presiden Truman mengumumkan bahwa US akan memberikan bantuan militer kepada Turki dan Yunani. Dari situ seterusnya hubungan hubungan Turki dengan US dan juga dengan Eropa semakin dekat.[10] Pada tahun 1949, Turki dimasukkan sebagai salah satu anggota pendiri Majelis Eropa.
Pada 18 Februari 1952 Turki menjadi anggota penuh NATO( Pakta Pertahanan Atlantik Utara). Turki akhirnya mendapat jaminan yang jelas bahwa Kekuatan Barat akan bersedia perang untuk mempertahankan perbatasannya dan ia mempunyai kekuasaan tambahan karena diakui sebagai anggota keluarga Negara-negara barat.

E.     PENDIDIKAN DAN AGAMA
1.      Pendidikan
Sampai dengan tahun 1924 pendidikan modern, diluar beberapa sekolah militer, hampir terbatas pada masyarakat minoritas non-muslim, bagi masyarakat muslim, pendidikan berarti pendidikan agama. Pengenalan huruf Latin pada tahun 1928 sangat melapangkan jalan bagi meningkatnya melek huruf dan juga mengalihkan perhatian dari budaya Islam ke Barat.
Istanbul telah lama menjadi pusat pendidikan. Disana telah ada Universitas sejak tahun 1865, tetapi dalam bentuk yang sekarang ini baru dimulai pada tahun 1932. Ia juga memiliki universitas teknik.[11]
2.      Agama
Turki tidak memiliki agama resmi dan Konstitusi menjamin kebebasan beribadah. Administrasi wakaf berada ditangan Direktur Jenderal Wakaf, dan pendidikan agama ditangani oleh Kementrian Pendidikan. Sekularisasi yang dilakukan Kemal Ataturk mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk meminimalkan peran agama, tetapi tuntutan rakyat terhadap fasilitas agama masih tetap kuat.[12]











F.     KESIMPULAN
Pasca periode Mustafa Kemal Ataturk militer Turki mengambil peran sebagai penjaga ideologi Kemalisme. Ideologi yang dicetuskan oleh Msutafa Kemal Ataturk ini dianggap sebagai prinsip negara Turki.
Republik Turki pasca Mustafa Kemal, ternyata menumbuhkan dinamika baru dalam aspek politik. Ismet Inonu, yang juga sebagai penerus Kemal, melakukan perubahan-perubahan luar biasa di tahun 1945, di antaranya penganjuran terhadap pembentukan partai-partai, segera setelah terbentuk, Turki pun memasuki periode politik partai yang saling bersaing/kompetitif. Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1980, keadaan politik bergerak dengan dinamis, setelah diberlakukannya konstitusi yang lebih liberal di tahun 1961, di mana munculnya sebuah kebijakan yang diizinkannya pergerakan dan partai politik. periode republik Turki pasca rezim Mustafa Kemal adalah fase sistem politik multi partai, fase berkembangnya diferensiasi sosial, fase perubahan ekonomi yang pesat, dan fase berkecamuknya konflik ideologi. Periode ini berlangsung dari tahun 1950-an hingga saat ini.


DAFTAR PUSTAKA

Syafiq A. Mughni. Sejarah Kebudayaan Islam Di Kawasan Turki. (Jakarta:Logos, 1997). Hal 151.
Mohammad Raivendra, Skripsi, Pengaruh Adalet Partisi Terhadap Stabilitas Politik Republik Turki, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
http://love-islam-13.blogspot.com/2013/01/turki-modern.html


[1]   http://kisahmuslim.com/sekulerisasi-turki/, (diakses pada tanggal 15 Mei 2014)
[2]   http://love-islam-13.blogspot.com/2013/01/turki-modern.html, (diakses pada tanggal 15 Mei 2014)
[5]   Syafiq A. Mughni. Sejarah Kebudayaan Islam Di Kawasan Turki. (Jakarta:Logos, 1997). Hal 151.
[6]   Mohammad Raivendra, Skripsi, Pengaruh Adalet Partisi Terhadap Stabilitas Politik Republik Turki, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011. Hal 5-6. (diakses pada tanggal 15 Mei 2014)
[7]   Syafiq A. Mughni. Sejarah Kebudayaan Islam....... Hal. 152.
[8]   Syafiq A. Mughni. Sejarah Kebudayaan Islam....... Hal. 154.

[10]   Syafiq A. Mughni. Sejarah Kebudayaan Islam....... Hal. 156-157.
[11]  Syafiq A. Mughni. Sejarah Kebudayaan Islam....... Hal. 160.
[12]  Syafiq A. Mughni. Sejarah Kebudayaan Islam....... Hal. 161.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar