KONFLIK ANTAR ETNIS DI INDONESIA

KONFLIK ANTAR ETNIS DI INDONESIA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Oleh

Devia Adelita

Abstrak

Indonesia mencatat puluhan bahkan ratusan perselisihan antar kelompok etnik sejak berdirinya. Meskipun demikian hanya beberapa yang berskala luas dan besar. Selain konflik antara etnik-etnik yang digolongkan asli Indonesia dengan etnis Cina yang laten terjadi, konflik antar etnik yang terbesar diantaranya melibatkan etnik Madura dengan Etnik Dayak di Kalimantan yang terkenal dengan tragedi Sambas dan tragedi Sampit. Konflik-konflik dalam skala lebih kecil terjadi hampir setiap tahun di berbagai tempat di penjuru tanah air. Tentunya sebagaimana konflik lain, mencari akar penyebab konflik antar etnik merupakan kunci dalam upaya meredam konflik dan mencegah terulangnya kembali konflik serupa. Berbagai perspektif telah memberikan pandangannya, baik itu perspektif politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, dan lainnya. Berbagai sebab konflik telah pula diidentifikasi. Salah satu sebab yang sering ditemukan dalam konflik antar etnik adalah prasangka antar etnik. Konflik bisa disebabkan oleh suatu sebab tunggal. Akan tetapi jauh lebih sering konflik terjadi karena berbagai sebab sekaligus. Kadangkala antara sebab yang satu dengan yang lain tumpang tindih sehingga sulit menentukan mana sebenarnya penyebab konflik yang utama.

Pengertian Konflik

Jika dilihat dari pengertian bahasa, konflik berasal dari bahasa Latin’ configere’ yang berarti saling memukul. Dengan kata lain, bisa saja konflik dalam kondisi ini terjadi tindakan saling memukul. Sebagaimana pendapat yang diungkapka oleh Sarjono Soekanto bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika orang atau perorangan berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan.[1]Konflik merupakan situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi atau mengganggu tindakan pihak lain.[2] Konflik selalu melibatkan orang, pihak atau kelompok orang, menyangkut masalah yang menjadi inti, mempunyai proses perkembangan dan mempunyai latar belakang, sebab-sebab dan peristiwa pemicunya.[3] Para pemikir besar telah banyak mencurahkan pemikirannya tentang konflik. Sebut saja Darwin, Karl Marx, dan lainnya yang menganalisis konflik sebagai sesuatu yang menyatu dalam diri manusia. Maka eksistensi konflik dalam peradaban manusia adalah untuk mempertahankan hidup terhadap lingkungannya. Apalagi konflik selalu membicarakan pertentangan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, dimana manusia selalu berinteraksi dan melakukan kegiatan komunikasi.[4]

Definisi Etnik

Kata etnik berasal dari Yunani, ethnos, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Seringkali etnis diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan ras, adat istiadat, bahasa, budaya, norma dan lain-lain. Misalnya kita menyebutkan Eurocentric untuk meneranagkan kebudayaan yang berpusat  pada mayoritas etnik dan ras dari orang-orang eropa, Chinacentric untuk menyebutkan kebudayaan yang berorientasi pada China, Javacentric untuk menjelaskan kebudayaan orang-orang jawa, dan lain-lain. Jadi istilah etnik mengacu pada kelompok yang fanatik dengan ideologi kelompoknya, tak mahu tahu dengan ideologi kelompok lain.

Menurut Koentjaraningrat, etnik sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Sementara itu kaitannya dengan bangsa, etnik merupakan konsep yang digunakan silih berganti untuk menerangkan suatu bangsa seperti Indonesia, dari sudut pandang kebangsaan yang melatarbelakangi perkembangan kebudayaan.[5]

Konflik Etnis di Indonesia

Budaya di Indonesia sangat beragam. Keberagaman tersebut ada yang menguntungkan dan merugikan. Di satu pihak keberagaman budaya menjadi keunggulan, namun dipihak lain menjadi masalah. Hal tersebut menjadikan Indonesia seperti menanam ‘bom waktu’ terhadap permasalahan etnis. Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, masalah pertentangan etnis merupakan hal yang paling sensitif, sehingga pemerintah pernah mengutarakan bahwa jangan pernah menguraikan sesuatu dengan hal-hal yang berbau suku, agama, ras (SARA). [6] Etnis atau suku bangsa biasanya memiliki berbagai kebudayaan antara satu dan lainnya. Sesuatu yang dianggap sakral atau baik dari suku tertentu mungkin tidak demikian halnya bagi suku yang lain. Perbedaan suku tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis.[7]

Dalam kenyataan, hubungan antar etnik tidak selalu berjalan mulus dan tidak selalu terjadi kerjasama yang baik. Ada kalanya mereka berbenturan (konflik) karena berbagai sebab, baik bersifat sepele maupun yang serius. Menurut Soemardjan, di mana ada dua atau beberapa suku hidup sebagai tetangga dekat maka karena kebudayaannya yang berbeda selama hubungan antara mereka itu tidak dapat dihindarkan tumbuh-nya bibit-bibit konflik sosial atau konflik budaya. Untuk kasus Indonesia, Koentjaraningrat mencatat bahwa sejak kemerdekaan pada tahun 1945 hingga dasawarsa 1980-an tidak kurang dari delapan perang suku dan pertentangan antaretnik telah terjadi. Beberapa masalah yang telah menimbulkan pertentangan itu adalah[8]:

-        berakhirnya Republik Indonesia Serikat pada 1951

-        demobilisasi kelompok gerilya Indonesia dan tentara KNIL (tentara Hindia Belanda)

-        revolusi bersenjata lokal dari gerak-an keagamaan Darul Islam; dan

-        terlalu tersentralisasinya ekonomi dari negara liberal berdasarkan demokrasi selama 10 tahun pertama kemerdekaan.

          Konflik etnik, menurut Diamond dan Plattner (1998), paling tidak dalam menifestasinya yang lebih luas, telah dipandang terutama sebagai milik Dunia Ketiga. Asia dan terutama Afrika mengalami kekerasan etnik berkadar tinggi terutama selama masa Perang Dingin. Rezim demokrasi konstitusional di Srilangka, Lebanon, dan Nigeria telah dihancurkan atau dicabik-cabik oleh konflik etnis yang mengakibatkan perang saudara. Di belahan Afrika lainnya, tuntutan untuk membangun bangsa dan mempersatukan negara-negara yang memiliki keragaman etnik acapkali diutarakan sebagai dasar pembenaran untuk memberlakukan peme-rintahan militer atau pemerintahan satu partai yang otoriter, atau seba-gai dasar pembenaran untuk membatasi kebebasan sipil dan kebebas-an politik. Kini, dengan munculnya kembali gerakan demokrasi di Afrika dan berbagai usaha untuk membangun demokrasi di atas reruntuhan Uni Sovyet dan komunisme Eropa Timur, konflik etnik sekali lagi dianggap sebagai sebuah hambatan utama bagi demokratisasi yang berhasil.

Berbagai Fenomena Konflik Antar Etnis di Indonesia

Plurarisme pada masyarakat indonesia sangat mudah untuk dibenturkan dan di pecah belah terutama terhadap isu keagamaan dan kesukuan. Dalam beberapa kejadian ini menjadi konflik yang sangat rumit yang mingkin penyelesaiannya cenderung berlarut-berlarut karena adanya ego dari suatu kelompok kepentingan (yang mungkin mendapatkan keuntungan dari adanya kerusuhan). Arus informasi (dalam hal ini pemberitaan media) kerap kali di tuding menjadi suatu pemicu semakin meluasnya suatu kerusuhan, terutama dari pemberitaan media yang terlalu propokatif dalam menempatkan judul beritanya seakan mengajak para pembacanya terlibat lebih jauh. Pemberitaan berimbang dan memberikan fakta aktual yang layak jadi informasi publik memang harus, tetapi jangan sampai meninggalkan latar belakang sosiologis dari masyarakat juga karena itu akan berdampak buruk bagi konflik tersebut. Seakan ada dualisme kepentingan yang dijalankan media melalui pemberitaannya, yaitu tentang memberikan informasi dan menggiring opini publik pada kepentingan penguasa. Betapa kuaatnya peran media ini kadang tidak pernah disadari oleh masyarakat kelas bawah, mereka seakan selalu menjadi pihak yang dinilai pelanggar atau pemicu dari kerusuhan. Walaupun harus kita akui bahwa banyak diantara yang terlibat kerusuhan itu tidak mengetahui akar masalah yang sebenarnya dan dieksploitasi sedemikian rupa. Berikut beberapa konflik yang ada di Indonesia dalam skala yang besar :

1.        Konflik Dayak Madura

Terjadi dua kali kerusuhan berskala besar antara suku Dayak dan Madura, yaitu peristiwa sampit (2001), dan Senggau Ledo (1996). Kedua kerusuhan ini merembet ke hampir semua wilayah Kalimantan dan berakhir dengan pengusiran dan pengungsian ribuan warga Madura, dengan jumlah korban hingga mencapai 500-an orang. Perang antar suku ini menjadi masalah sosial yang me-nasional.

Ada empat hal yang menjadi penyebab terjadinya perang suku antara suku Dayak dan suku Madura :

1)      Perbedaan antara dayak-madura

Perbedaan budaya jelas menjadi alasan mendasar ketika perang antar suku terjadi. Masalahnya sangat sederhana, tetapi ketika sudah berkaitan dengan kebudayaan, maka hal tersebut juga berkaitan dengan kebiasaan.

Misalanya permasalahan senjata tajam. Bagi suku dayak, senjata tajam sangat dilarang keras dibawa ketempat umum. Orang yang membawa senjata tajam kerumah orang lain, walaupun bermaksud bertamu, dianggap sebagai ancaman atau ajakan berduel. Lain halnya dengan budaya suku madura yang biasa menyelipkan senjata tajam kemana-mana dan dianggap biasa ditanah kelahirannya.

Bagi suku dayak, senjata tajam bukan untuk menciderai orang. Bila hal ini terjadi, pelakunya harus dikenai hukuman adat pati nyawa (bila korban cidera) dan hukum adat pemampul darah (bila korban tewas). Namun, bila dilakukan berulang kali, masalahnya berubah menjadi masalah adat karena dianggap sebagai pelecehan terhadap adat sehingga simbol adat “mangkok merah” (Dayak Kenayan) atau “Bungai jarau” (Dayak Iban) akan segera berlaku. Dan itulah yang terjadi dicerita perang antar suku Dayak-Madura.

2)      Perilaku yang tidak menyenangkan

Bagi suku Dayak, mencuri barang orang lain dalam jumlah besar adalah tabu karena menurut mereka barang dan pemiliknya telah menyatu; ibarat jiwa dan badan. Bila dilanggar, pemilik barang akan sakit. Bahkan, bisa meninggal. Sementara orang madura sering kali terlibat pencurian dengan korbannya dari suku dayak. Pencurian yang dilakukan inilah yang menjadi pemicu pecahnya perang antara suku dayak dan madura.

3)      Pinjam meminjam tanah

Adat suku dayak membolehkan pinjam meminjam tanah tanpa pamrih. Hanya dengan kepercayaan lisan, orang madura diperbolehkan menggarap tanah orang dayak. Namun, persoalan timbul saat tanah tersebut diminta kembali. Seringkali orang madura menolak mengembalikan tanah pinjaman tersebut dengan alasan merekalah yang telah menggarap selama ini.

Dalam hukum adat Dayak, hal ini disebut balang semaya (ingkar janji) yang harus dibalas dengan kekerasan. Perang antar suku Dayak dan Madura pun tidak dapat dihindarkan lagi.

4)      Ikrar perdamaian yang dilanggar

Dalam tradisi masyarakat Dayak, ikrar perdamaian harus bersifat abadi. Pelanggaran akan dianggap sebagai pelecehan adat sekaligus pernyataan permusuhan. sementara orang Madura telah beberapa kali melanggar ikrar perdamaian. Dan lagi-lagi hal tersebutlah yang memicu perang antar suku tersebut.[9]

2.      Konflik melayu madura

Pada bulan februari – April 1999, konflik etnis kembali terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang untuk pertama kalinya antara orang melayu dengan madura. Akibatnya sekitar 25 ribu Madura terpaksa diungsikan di Pontianak. Berbeda dengan pengungsi akibat konflik dayak- madura pada tahun 1996/1997 yang masih bisa kembali ke tempat tinggalnya di Sambas, kali ini mereka tidak bisa kembali dan terpaksa tinggal di berbagai tempat pengungsian.[10]

Pertikaian dan permusuhan ini terjadi berawal dari peristiwa pembantaian dan penganiayaan beberapa orang warga Melayu kampung Parit Setia terhadap seorang warga Madura dari kampung Rambayan pada malam bulan ramadhan 1419 H. yang diduga menyelinap masuk ke rumah salah satu rumah warga Parit Setia dengan maksud mencuri, yakni di rumah Ayyub yang meninggal dalam peristiwa penyerangan. Namun sayang, malang nasib warga madura itu, perbuatannya diketahui oleh tuan rumah dan diteriaki maling, yang akhirnya didengar dan dikejar oleh warga yang lainnya. Usaha untuk menyelinap masuk ke rumah gagal, dan akhirnya satu orang tertangkap basah, sementara yang lainnya sempat melarikan diri. Setelah diikat lalu dipukuli hingga babak belur.  Penangkapan ini diketahui oleh temannya yang lari dan memberitahukannya kepada warga lainnya di kampung Rambaian. Setelah dipukuli, keesokan harinya masalahnya kemudian diserahkan kepada kekepolisian kecamatan. Dan diproses. Warga melayu ditahan atas tuduhan penganiayaan dan warga Madura dilepaskan karena menurut Polisi tidak ada bukti pencurian. Padahal menurut masyarakat Parit Setia dan sekitarnya, mereka sering kecurian dan bahkan perampokkan pada malam hari. Setelah peristiwa itu, masyarakat Parit Setia merasa terancam dengan tersebarnya isyu akan ada penyerangan warga Madura kampung Rambaian. Warga kampung Parit Setia melalui aparat kampung yaitu kepala kampung sudah beberapa kali mengadakan kontak perdamaian, dengan harapan agar kasus pertikaian antara warga itu diselesaikan dengan baik, apalagi sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Namun upaya itu tidak dihiraukan, bahkan dipertajam sendiri oleh kepala kampungnya sendiri. Indikator keterlibatan pimpinan kampung Rambaian adalah pada saat penyerangan kendaraan yang digunakan adalah kendaraan (truk) kepala kampung (H. Leman) di samping itu, beliau juga ikut dalam rombongan penyerangan itu. Maka terjadilah tragedi 1 syawal 1419 H. yang menewaskan tiga orang warga melayu kampung Parit Setia.[11]

3.      Konflik Ambon

Konflik fisik di Ambon secara kasat mata dipicu oleh percekcokan di terminal Batu Merah antara Usman, pemuda Bugis yang tinggal di kawasan Islam, Batu Merah Bawah, dan Yopie Saiya, pemuda Ambon dari kawasan Kristen, Mardika, tanggal 19 Januari 1999, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. [12]Peristiwa sepele, dan dianggap biasa oleh masyarakat setempat, dalam sekejab menimbulkan pertikaian antar kelompok agama dan suku bangsa, dan meledak menjadi kerusuhan besar di seantero kota Ambon. Kerusuhan itu bahkan meluas ke seluruh Pulau Ambon tanpa dapat dikendalikan. Kerusuhan yang berlarut-larut di Pulau Ambon yang semula berpenduduk 312.000 jiwa ini memakan banyak korban jiwa. Korban pengungsi mencapai sekitar 100.000 jiwa yang lari ke luar Ambon dan menyisakan 20.000 jiwa orang yang terpaksa tinggal di 34 lokasi pengungsian. Kota dan desa-desa di Ambon bertebaran dengan puing-puing bangunan rumah ibadat, rumah tinggal dan toko yang dibakar serta diratakan dengan tanah. Kota Ambon dan sebagian desa-desa sekitarnya tersegregasi ketat dan terbagi dalam 2 wilayah: Islam dan Kristen. Masyarakat dan wilayah Kristen disebut merah, dan yang Muslim disebut putih. Di kota Ambon, masyarakat hidup dalam keadaan terpisah: pasar khusus merah, pasar khusus putih, pelabuhan speedboat merah dan putih, becak merah dan putih, angkot merah dan putih, bank merah dan putih, dan sebagainya.[13]

Peristiwa Idul Fitri berdarah 19 Januari 1999 bukanlah satu-satunya peristiwa yang menjadi fakta kebrutalan salibis terhadap kaum Muslimin di Maluku. Bisa dikatakan, peristiwa tersebut adalah yang terbesar sekaligus awal dari berbagai peristiwa pembantaian secara masif terhadap kaum Muslimin di Maluku sejak tahun 1998. Tragedi Idul Fitri berdarah juga telah menjadi awal letupan terjadinya “perang agama” antara kaum Muslimin dan kaum salibis secara berkepanjangan hingga perjanjian damai tahun 2002. Rangkaian peristiwa pembantaian terhadap kaum Muslimin oleh para teroris salibis yang bermula di Ambon berlanjut sampai Maluku Utara. Salah satu peristiwa paling mengenaskan, setelah Tragedi Idul Fitri berdarah adalah pembantaian kaum Muslimin yang tengah berlindung  di dalam masjid di kecamatan Tobelo, Halmahera Maluku Utara. Ketika itu mereka diserang kaum salibis.

Ratusan kaum Muslimin menjadi korban dalam peristiwa pembantaian tersebut. Saking banyaknya mayat yang ada di dalam masjid, sebagian besarnya hangus terbakar. Untuk membersihkan masjid dan mengangkat jenazah yang akan dikuburkan secara massal itu, sampai-sampai diperlukan buldozer untuk mengangkutnya. Perang besar antara kaum Muslimin dan kaum salibis yang berlangsung cukup lama akhirnya berakhir pada tahun 2002 melalui perjanjian damai yang ditandatangani oleh perwakilan dari kedua belah pihak. Perjanjian damai yang kemudian dikenal dengan istilah perjanjian Malino bukanlah perjanjian damai pertama, sebab sebelumnya telah berulangkali dilakukan perjanjian damai namun selalu dilanggar oleh salibis dengan melakukan penyerangan ke wilayah Muslim.[14]

4.         Konflik Papua

Jika dilihat dari sejarah, konflik di tanah papua sudah bisa di rasakan sejak awal kemerdekaan indonesia. Kekisruan makin terlihat ketika daerah ini tergabung kepada Indonesia setelah adanya penandatangan kesepakan politik antara RI-Belanda yang difasilitasi PBB pada 1962. Semenjak terintegrasi dengan Indonesia, pergolakan di Papua tidak juga surut, hal ini di sebabkan  dari ada perbedaan presepsi mengenai landasan historis penyatuan kawasan tersebut dengan Indonesia. Gerakan-gerakan separatis bersenjata bermunculan dan menyeruak di sepanjang lebih dari tiga dekade bergabungnya papua dengan indonesia, juga bermunculan adanya indikasi pelanggaran Hak asasi manusia.[15]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Otsus Papua sebagai kebijakan penanganan konflik di antara masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia, selama kurun waktu sepuluh tahun, implementasinya belum menjawab masalah-masalah mendasar masyarakat Papua. Seperti yang diungkapkan oleh Anthonius Mathius Ayorbaba dalam Tabloid Reformata, malahan yang terjadi adalah potensi transformasi dari konflik laten ke konflik manivest dan afternath conflict pada satu sisi , dan pada sisi lainnya implementasi Otsus menjadi pemicu konflik baru di Tanah Papua.[16]

5.      Konflik Poso

Poso adalah kota pinggiran pantai yang tenang-tenang saja di Provinsi Sulawesi Tengah yang pedesaan itu. Bagi orang kristen, 24 Desember 1998 adalah Malam Natal, sementara bagi orang-orang Muslim itu persis di tengah-tengah bulan puasa Ramadhan. Ketika seorang remaja kristen dari lingkungan Muslim Kayamanya, meletuslah huru-hara, yang terbatas hanya di kota Poso. Tak lama kemudian tiap orang sependapat bahwa sumber masalahnya adalah alkohol, dan masalah itu dilupakan. Tetapi pada april 2000 kekerasan yang lebih serius meledak di kota, yang kemudian merembet ke seantero Kabupaten Poso. Pada Mei 2000, pasukan Kristen membantai sekitar delapan puluh orang Muslim disebuah daerah kantong Muslim kecil yang tengah berlindung disebuah masjid yang bernama Walisongo, tak jauh di selatan Kota Poso. Januari 2002, empat bulan setelah serangan 11 September di Amerika Serikat, Poso disebut di Newyork Times. Konflik itu telah bereskalasi dari pertikaian lokal menjadi sebuah masalah internasional. Konflik-konflik tersebut bisa bereskalasi karena alasan-alasan yang bisa diterangkan, karena makin banyak orang memutuskan untuk terlibat.[17]

Upaya Meredam Konflik Etnis di Indonesia

Dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat-tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut serta kemampuan campur tangan (intervensi) pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul. Penyelesaian persoalan dengan pemaksaan sepihak oleh pihak yang merasa lebih kuat, apalagi apabila di sini digunakan tindakan kekerasan fisik, bukanlah cara yang demokratik dan beradab.  Inilah yang dinamakan “main hakim sendiri”, yang hanya menyebabkan terjadinya bentrokan yang destruktif.  Cara yang lebih demokratik demi tercegahnya perpecahan, dan penindasan atas yang lemah oleh yang lebih kuat, adalah cara penyelesaian yang berangkat dari niat untuk take a little and give a little, didasari itikat baik untuk berkompromi.  Musyawarah untuk mufakat, yang ditempuh dan dicapai lewat negosiasi atau mediasi, atau lewat proses yudisial dengan merujuk ke kaidah perundang-undangan yang telah disepakati pada tingkat nasional, adalah cara yang baik pula untuk mentoleransi terjadinya konflik, namun konflik yang tetap dapat dikontrol dan diatasi lewat mekanisme yang akan mencegah terjadinya akibat yang merugikan kelestarian kehidupan yang tenteram.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian konflik tersebut, yaitu : 

1)             Abitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak dengan memberikan sanksi yang tegas apabila. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulangkali di mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal.

2)             Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.

3)             Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.

4)             Stalemate, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur.

5)             Adjudication (ajudikasi), yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan dengan mengutamakan sisi keadilan dan tidak memihak kepada siapapun.

Untuk mengurangi kasus konflik sosial diperlukan suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil, diperlukan pula tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat guna memperkukuh integrasi nasional antara lain :

a)      Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.

b)      Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus.

c)      Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.

d)     Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.

e)      Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.

Adapun cara-cara yang lain untuk memecahkan konflik adalah ;

1)      Aspek kualitas warga sukubangsa

2)      Perlunya diberikan pemahaman dan pembinaan mental secara konsisten dan berkesinambungan terhadap para warga sukubangsa di Indonesia terhadap eksistensi Bhinneka Tunggal Ika sebagai faktor pemersatu keanekaragaman di Indonesia, bukan sebagai faktor pemicu perpecahan atau konflik.

3)      Perlunya diberikan pemahaman kepada para pihak yang terlibat konflik untuk meniadakan stereotip dan prasangka yang ada pada kedua belah pihak dengan cara memberikan pengakuan bahwa masing-masing pihak adalah sederajat dan melalui kesederajatan tersebut masing-masing anggota sukubangsa berupaya untuk saling memahami perbedaan yang mereka punyai serta menaati berbagai norma dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

4)      Adanya kesediaan dari kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk saling memaafkan dan melupakan peristiwa yang telah terjadi.

Terjadinya perdamaian pada konflik antar sukubangsa yang telah terwujud dalam sebuah konflik fisik tidaklah mudah sehingga perlu adanya campur tangan pihak ketiga yang memiliki kapabilitas sebagai orang atau badan organisasi yang dihormati dan dipercaya kesungguhan hatinya serta ketidakberpihakannya terhadap kedua belah pihak yang terlibat konflik. Peran selaku pihak ketiga dimaksud dapat dilakukan oleh Polri sebagai ”juru damai” dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif dalam hubungan antar sukubangsa dengan memberi kesempatan terjadinya perdamaian dimaksud seiring berjalannya proses penyidikan yang dilandasi pemikiran pencapaian hasil yang lebih penting dari sekedar proses penegakkan hukum berupa keharmonisan hubungan antar sukubangsa yang berkesinambungan. Dalam hal ini, Polri dapat menerapkan metode Polmas dengan melibatkan para tokoh dari masing-masing suku bangsa Ambon dan Flores yang merupakan Patron dari kedua belah pihak yang terlibat konflik yang tujuannya adalah agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara arif dan bijaksana oleh, dari dan untuk kedua sukubangsa dimaksud termasuk dalam hal menghadapi permasalahan- permasalahan lainnya di waktu yang akan datang.[18]

DAFTAR PUSTAKA

Murdiyatmoko, Janu Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Jakarta: Grafindo Media Pratama.

Supratiknya. Komunikasi Antar Pribadi: Tinjauan Psikologis. Yogyakarta: Kanisius.

M. Hardjana, Agus. Konflik di Tempat Kerja, 1994. Yogyakarta: Kanisius

Hasrullah. Dendam Konflik Poso 1998-2001, 2009. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Liliweri, Alo Prasangka dan Konflik, 2005. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara

Sutardi, Tedi. Antropologi; Mengungkap Keberagamn Budaya, 2007, Bandung; PT Setia Purna Inves.

Soeroso, Andreas Sosiologi 2, 2008, Quadra..

Van Klinken, Gerry. Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia, 2007. London: Rouledge.

Tatsudarmo, Riwanto. Mencari Indonesia; Demografi Politik Pasca Soeharto, 2007, Jakarta: LIPI Press.

Anthonius Mathius Ayorbaba, dalam Tabloid Reformata Edisi 147 Januari 2012, Jakarta: YAPAMA

Jan S. Aritonang. Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, BPK Gunung Mulia.

Nurul Lita. ‘Konflik Antara Suku Dayak dan Madura’, dalam http://nurulita-15211414.blogspot.com/ 2012/01/ konflik- antara-suku-dayak-dan-madura. html

Munawar, ‘Sejarah Konflik Antar Suku di Kabupaten Sambas’, dalam http://insankampus.blogspot. com/2008/12/sejarah-konflik-antar-suku-di-kabupaten_09.html 

Adi P. Wicaksono, ‘Analisis Akar Permasalahan Konflik Berdarah di Ambon’, dalam http://adhipwicaksono.blogspot.com/2008/05/analisis-akar-permasalahan-konflik.html

Killion Wenda, ‘Akar Konflik Papua’, dalam http://politik.kompasiana.com/2013/03/25/akar-konflik-papua-545215.html

Ruslikan, ‘Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik’, dalam http://mkp.fisip.unair.ac.id/index   . php? option = com_ content & view = article&id = 85: konflik-dayak-madura-di-kalimantan-tengah-melacak-akar-masalah-dan-tawaran-solusi-&catid=34: mkp & Itemid = 62

http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2012/01/21/17494/mengenang-syuhada-tragedi-konflik-idul-fitri-berdarah-di-ambon/#sthash.yMlJ6OzM.dpbs

http://curiousz.blogspot.com/2012/12/konflik-etnis_17.html

---

[1]Janu Murdiyatmoko.  Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Jakarta: Grafindo Media Pratama.  Hal 27

[2] A. Supratiknya. Komunikasi Antar Pribadi: Tinjauan Psikologis. Yogyakarta: Kanisius. Hal 94

[3] Agus M. Hardjana. Konflik di Tempat Kerja, 1994. Yogyakarta: Kanisius Hal 34

[4] Hasrullah. Dendam Konflik Poso 1998-2001, 2009. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 40

[5] Alo Liliweri. Prasangka dan Konflik, 2005. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara hal 9-11.

[6] Tedi Sutardi, Antropologi; Mengungkap Keberagamn Budaya, 2007, Bandung; PT Setia Purna Inves. Hal 24.

[7] Andreas Soeroso, Sosiologi 2, 2008, Quadra. Hal 40.

[8] Ruslikan, ‘Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik’, dalam http://mkp.fisip.unair.ac.id/index   . php? option = com_ content & view = article&id = 85: konflik-dayak-madura-di-kalimantan-tengah-melacak-akar-masalah-dan-tawaran-solusi-&catid=34: mkp & Itemid = 62 (diakses pada tanggal  06 Juli 2014)

[9] Nurul Lita. ‘Konflik Antara Suku Dayak dan Madura’, dalam http://nurulita-15211414.blogspot.com/ 2012/01/ konflik- antara-suku-dayak-dan-madura. html (diakses pada tanggal 06 Juli 2014)

[10] Riwanto Tatsudarmo, Mencari Indonesia; Demografi Politik Pasca Soeharto, 2007, Jakarta: LIPI Press. Hal 94.

[11] Munawar, ‘Sejarah Konflik Antar Suku di Kabupaten Sambas’, dalam http://insankampus.blogspot. com/2008/12/sejarah-konflik-antar-suku-di-kabupaten_09.html  (diakses pada tanggal 06 Juli 2014)

[12] Jan S. Aritonang. Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, BPK Gunung Mulia. Hal 546

[13] Adi P. Wicaksono, ‘Analisis Akar Permasalahan Konflik Berdarah di Ambon’, dalam http://adhipwicaksono.blogspot.com/2008/05/analisis-akar-permasalahan-konflik.html (diakses pada tanggal 06 Juli 2014)

[14] http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2012/01/21/17494/mengenang-syuhada-tragedi-konflik-idul-fitri-berdarah-di-ambon/#sthash.yMlJ6OzM.dpbs

[15] Killion Wenda, ‘Akar Konflik Papua’, dalam http://politik.kompasiana.com/2013/03/25/akar-konflik-papua-545215.html (diakses pada tanggal 06 Juli 2014)

[16] Anthonius Mathius Ayorbaba, dalam Tabloid Reformata Edisi 147 Januari 2012, Jakarta: YAPAMA. Hal 20.

[17] Gerry van Klinken. Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia, 2007. London: Rouledge. Hal 120

[18] http://curiousz.blogspot.com/2012/12/konflik-etnis_17.html